Page 33 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

D. Tinjauan Konsep PPh Final di Indonesia

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa tinjauan mengenai PPh final di Indonesia
yang mencakup interpretasi historis, redefinisi,dan taksonominya.

D.1 Interpretasi Historis: Memaknai PPh Final

D.1.1 Konsep Penghasilan
Salah satu produk reformasi pajak modern yang pertama kali diadakan di Indonesia ialah UU
No. 7/1983. UU PPh tersebut pada dasarnya merumuskan dan menggabungkan beberapa
jenis pajak yang sebelumnya telah dikenal di Indonesia secara terpisah-pisah, yaitu Ordonansi
Pajak Pendapatan 1944 (PPd), Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (PPs), Undang-undang Pajak
atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 (PDBR), serta UU No. 8 Tahun 1967 juncto PP No. 11
Tahun 1967, yang mengatur mengenai tata cara pengenaan pajak atas penghasilan.
94
Penggabungan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan struktur pajak dalam rangka
mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami, dan mematuhinya. simplifikasi
hukum pajak dan memperbaiki administrasi sistem pajak.
95
Konsep penghasilan yang menjadi landasan UU No. 7/1983 merupakan penghasilan yang
merujuk pada definisi yang diajukan oleh Schanz-Haigh-Simons (SHS). UU No. 7/1983
menganut pengertian penghasilan yang luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Konsep yang sama juga selalu
96
dipergunakan dan tidak berubah di setiap rezim UU PPh. Dengan kata lain, pada mulanya
Indonesia menganut global tax system secara murni.

Hal ini juga ditambahkan dengan pernyataan bahwa pengertian penghasilan dalam UU No.
7/1983 tidak terikat lagi pada ada tidaknya sumber-sumber penghasilan tertentu. Dalam
97
UU No. 7/1983, seluruh aliran penghasilan bermuara pada satu gabungan penghasilan yang
tidak terpisah untuk kemudian dihitung besar nilai pajak terutangnya. Sebagai catatan, satu-
satunya perlakuan yang terpisah ialah pengenaan pajak untuk bunga deposito berjangka dan
tabungan-tabungan lainnya. Alasannya karena tabungan masyarakat merupakan sumber
dana bagi pelaksanaan pembangunan. Sifatnya pun dapat dibebaskan melalui Peraturan
Pemerintah, dengan memperhatikan perkembangan moneter serta pelaksanaan
pembangunan. 98 Namun demikian, besar dugaan bahwa perlakuan PPh final ini juga
dimaksudkan untuk menetralisir kelemahan yang ada dalam sistem PPh yang berbasis
definisi penghasilan ala SHS.
UU No. 7/1991 yang menjadi perubahan pertama atas UU No. 7/1983 pun tidak mengubah
prinsip penerapan global tax system. Perubahan signifikan baru terjadi pada UU No. 10/1994.
Dalam UU tersebut terdapat perlakuan pajak yang terpisah bagi banyak objek maupun wajib
pajak dengan karakteristik tertentu. Perlakuan pajak yang terpisah tersebut dinyatakan
dalam bentuk pernyataan bahwa atas penghasilan yang dengan tarif yang bersifat final tidak

94 M. Farouq S., Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan
(Jakarta: Kencana, 2018), 34.
95 Marzuki Usman, “Reformasi Sektor Fiskal dan Finansial Indonesia dalam Dekade 1970-an dan 1980-an,”
dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, ed. Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), 100-101.
96 Pasal 4 ayat 1 UU No. 7/1983.
97 Penjelasan Pasal 4 UU No. 7/1983.
98 Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No.7/1983.

28