Page 35 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

aliran penghasilan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan tarif, dasar
pengenaan pajak, hingga tata cara pemenuhan kewajiban pajaknya. Pada umumnya, atas
penghasilan dari pekerjaan dan kegiatan usaha mengikuti prinsip pemajakan yang dikenakan
atas active income. Sedangkan, untuk penghasilan dari modal dan penghasilan lain-lain
bercirikan pemajakan atas passive income.

Dalam UU No. 7/1983 dan UU No 7/1991, perbedaan perlakuan atas tiap aliran penghasilan
tersebut tidak mendorong adanya pemisahan perlakuan pajak dari rezim yang berlaku umum
(ring-fencing). Memang benar bahwa PPh Pasal 26 telah sejak awal mengenakan pemotongan
terhadap penghasilan (terutama yang berasal dari penghasilan modal) yang diterima SPLN
secara final. Namun, tujuan pengenaan secara final tersebut lebih dimaksudkan sebagai cara
kemudahan administrasi karena SPLN tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan
kepada otoritas pajak. Sedangkan, pengenaan pajak atas penghasilan dari modal yang
diterima SPDN -seperti diatur dalam Pasal 23- dipungut melalui mekanisme withholding
sebesar tarif tertentu terhadap penghasilan bruto dan bisa dikreditkan dalam perhitungan
pajak terutang.

Baru pada UU No. 10/1994 dan setelahnya, berbagai penghasilan dari modal kemudian
diperlakukan secara terpisah, seperti persewaan tanah, penghasilan dari pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan, dan sebagainya. Selain itu, jenis penghasilan dari hadiah undian
yang dikategorikan sebagai aliran penghasilan lain-lain juga turut dikenakan perlakuan pajak
secara terpisah dan tidak boleh digabungkan kepada penghasilan lain yang mengikuti tarif
umum. 103
Pertanyaannya adalah mengapa? Terdapat kemungkinan Indonesia juga menghadapi
kelemahan dari penerapan comprehensive income tax (global tax) seperti kesulitan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya terutama atas perhitungan penghasilan dari
modal maupun sifat global tax system yang mendiskriminasi penghasilan yang ditabung, dan
sebagainya. 104 Kian terbukanya perekonomian Indonesia pun turut memaksa adanya
penyesuaian terhadap tarif pajak atas investasi portfolio. Selain itu, tren penerapan dual
income tax di banyak negara juga dirasa relevan. 105

Seiring berjalannya waktu, pengenaan pajak atas penghasilan dari modal yang bersifat
terpisah dari rezim umum semakin kuat dengan adanya pajak dividen yang diterima atau
diperoleh SPDN orang pribadi sebesar 10% dari penghasilan bruto. 106 Satu hal yang pasti
dalam rangka memisahkan perlakuan pajak atas berbagai penghasilan dari modal tersebut,
pemerintah memilih menggunakan skema PPh yang bersifat final. Ini berbeda dengan praktik
yang diambil oleh berbagai negara lain.

D.1.3 Presumptive Tax
Pada saat UU No. 7/1983 disusun, para perumus kebijakan agaknya telah mengidentifikasi
tantangan meningkatkan kepatuhan dari sektor yang sulit dipajaki. Indikasinya terlihat pada
Pasal 14 yang mengatur mengenai norma penghitungan yaitu pedoman yang dipakai untuk
menentukan peredaran atau penghasilan bruto dan untuk menentukan penghasilan neto
berdasarkan jenis usaha perusahaan atau jenis pekerjaan bebas, serta Pasal 15 yang mengatur

103 Lihat PP No. 42 Tahun 1994.
104 Lihat Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, “Dual Income Taxation and Developing Countries,” Columbia
Journal of Tax Law Vol.1 (2010): 174-217; atau Peter Birch Sorensen, “Dual Income Taxation: Why and
How?” Cesifo Working Paper No. 1551 (September 2005).
105 Peter Birch Sorensen, “The Nordic Dual Income Tax: Principles, Practices, and Relevance for Canada,”
Canadian Tax Journal Vol. 55 No.3 (2007): 557-602.
106 Pasal 17 ayat (2c) UU No. 36/2008 2008 dan diperjelas melalui PP No. 19 Tahun 2009.

30