Page 57 - InsideTax Edisi 17th (Per(soal)an Konsultan Pajak)

insidecourt

Gambar 4 – Kemungkinan Tipe BUT yang Terbentuk

1 Fixed Place PE

Sing Ltd.

2 Service PE Agency PE 3

suatu batasan minimum (bukan mengenai penunjukkan agen bagi yang ketentuannya mengacu pada
akumulasi) yang harus dipenuhi, perusahaan pelayaran asing, Pasal 5 P3B yang berlaku. Padahal
sebelum Negara Sumber tidak ditujukan untuk tujuan sebagaimana diketahui, persyaratan
Penghasilan dapat mengenakan perpajakan. atau tes mengenai adanya BUT
pajak. Hal ini seperti juga adalah untuk jenis penghasilan berupa
diungkapkan oleh Brian J. Arnold ƒ Selanjutnya, ketika Pemohon “business profit”.
sebagai berikut: Banding sudah membuktikan
adanya BUT Sing Ltd. di Indonesia,
“The requirement for a PE is a tidak relevan lagi bagi Pemohon Dalam praktiknya, pengujian
minimum threshold that must be Banding membuktikan bahwa agen BUT atas transaksi pemberian jasa
satisfied before a country can tax yang ditunjuk oleh Sing Ltd. bersifat pelayaran internasional yang dilakukan
residents of other treaty countries dependend. Mengingat beban oleh SPLN ini kerapkali menimbulkan
on their business profits derived pembuktian untuk memverifikasi sengketa perpajakan, mengingat Wajib
from the country…” 8 eksistensi BUT adalah berada pada Pajak diwajibkan untuk membuktikan
pihak otoritas perpajakan.
bahwa jasa yang diberikan harus
Untuk itu, ketika Sing Ltd. telah “The burden of proof is upon the melalui suatu perusahaan yang
membentuk BUT di Indonesia Revenue to prove the existence
menurut tipe keagenan, maka tidak bukan agen independen, sebagai
relevan lagi melakukan pengujian of a PE and it cannot ask the konsekuensi logis dari perundang-
BUT tipe keagenan. taxpayer to prove that a PE did undangan kelautan yang menyebutkan
not exist.” 10 bahwa perusahaan pelayaran asing
ƒ Diterbitkannya peraturan yang mengadakan perjanjian charter
perundang-undangan yang
Dari penjelasan tersebut di atas dengan perusahaan di Indonesia
mensyaratkan perusahaan dapat disimpulkan bahwa atas
pelayaran asing harus menunjuk harus menunjuk agennya di Indonesia.
agennya di Indonesia sehubungan penghasilan international shipping Padahal dalam menentukan tipe BUT
dengan perjanjian charter yang yang diperoleh perusahaan pelayaran mana yang terpenuhi adalah dengan
dilakukan dengan perusahaan yang berdomisili di luar negeri, memperhatikan dengan seksama
di Indonesia, tujuannya adalah Indonesia selaku negara Sumber substansi dari transaksi itu sendiri. IT
untuk mewujudkan Wawasan Penghasilan memiliki hak pemajakan
Nusantara serta memantapkan terlepas dari apakah perusahaan
ketahanan nasional untuk pelayaran tersebut memiliki BUT di
mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia atau tidak. Namun, dalam
pengembangan wilayah, dan menentukan tarif pemotongan PPh
memperkukuh kedaulatan negara. mana yang akan digunakan (tarif
9
Dengan kata lain, pengaturan
PPh Pasal 15 atau Pasal 26), harus
menentukan kembali apakah terdapat
8 Brian J Arnold, “Threshold Requirements for terdapat BUT di Indonesia atau tidak,
Taxing Business Profits under Tax Treaties,”
Bulletin Tax Treaty Monitor, (Oktober 2009): 476.
9 Dapat dilihat dalam konsideran menimbang 10 Rajesh Kadakia dan Nilesh Modi, The Law and
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Practice of Tax Treaties (New Delhi: Wolters
Pelayaran. Kluwer, 2008), 179.

InsideTax | Edisi 17 | September-Oktober 2013 57