Page 46 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)

Sistem Pajak yang Berkeadilan

bahwa investasi ke Indonesia harus Bagaimana dengan rencana dari perbandingkan kondisi 2012
didorong lebih banyak lagi melalui insentif untuk properti? dan 2017, APBN itu lebih pro
equity financing dari pada debt kepada pengurangan ketimpangan.
financing. Dengan demikian, salah Properti memang agak khusus Nah, memang nanti yang jadi
satunya kita gunakan tax holiday. di dalam suatu perekonomian. pertanyaan, yang seharusnya atau
Kami selama ini mendengar Properti itu adalah yang paling ideal net membayar itu seharusnya
keluhan terkait tax holiday sehingga bisa diagunkan. Kalau dijaminkan dari kelompok mana? Biar ini yang
langsung memperbaikinya. ke bank, berarti bisa buat proses menjadi perdebatan atau diskusi
Salah satu perbaikannya dengan multiplier. Memang ada yang publik.
menggunakan sistem Online Single mengatakan kepada kita, properti
Submission (OSS) agar lebih cepat Indonesia agak lemah. Salah Setelah melihat data itu, apa
dan mudah. satunya karena yang menghasilkan yang terlintas untuk pembuatan
keuntungan paling tinggi adalah kebijakan selanjutnya?
Selain itu, untuk mendorong properti mewah. Karena itu,
equity financing, kami juga seharusnya dibuka kesempatan Kalau kita bilang bahwa tax
akan mengubah peraturan untuk kelompok itu sehingga, ratio kita masih harus naik,
mengenai penggunaan nilai buku hipotesisnya, akan ada kemauan cara menaikkannya kan dengan
untuk kegiatan spin off. Spin untuk membangun yang lebih memperbesar dari sisi penerimaan
off boleh pakai nilai buku, asal menengah—bawah. Masalahnya, negara yang dibayarkan di
itu dimaksudkan untuk bikin kalau dihitung-hitung, misalnya masing-masing desil. Namun,
perusahaan. Perusahaannya nilai transaksinya 100, total pajak seberapa besar pelebaran atau
itu merupakan joint venture untuk penjual dan pembeli bisa 40- progresivitasnya, ya perlu diskusi
dengan asing. Nah, ini nanti kita nya. Nah, kami sedang memikirkan lanjutan. Ini kan menjadi isu
kombinasikan dengan relaksasi untuk mengurangi PPh Pasal 22 politik.
daftar negatif investasi (DNI). dari 5% menjadi 1%. Saat ini, dengan sistem pajak
Kalau pakai nilai buku, mereka kan kita, pajak kita progresif. Namun,
enggak usah bayar pajak capital Ada anggapan sistem pajak kita ada yang mengatakan kurang
gain. Kalau sekarang, mau spin off, belum cukup adil sehingga banyak progresif kalau mau menangani
harus melakukan revaluasi. Selisih penerimaan justru dari kelompok ketimpangan. Saya mengerti yang
dari hasil revaluasi akan menjadi menengah, bukan yang paling dimaksud. Kalau mau dibuat lebih
capital gain dan kena PPh. kaya. Bagaimana pandangan progresif lagi, kita tentu harus
Anda?
Bagaimana rencana insentif yang melihat siapa yang bayar dan
berhubungan dengan research and Kita bikin studinya kok. Kami siapa yang mendapat manfaat.
development (R&D)? membagi penduduk Indonesia ke Nah, itu yang kemudian akan
dalam 10 kelompok atau desil menjadi perdebatan publik. Itu
Nah, itu logika lain yang muncul dari yang paling miskin hingga akhirnya menjadi keputusan politik.
dalam terobosan-terobosan yang paling kaya. Kita melakukan Secara politik, di level mana dia
kami. Kita mencari insentif untuk estimasi mengenai pengeluaran [progresivitas] dianggap sudah
kegiatan yang benar-benar kita bantuan sosial dan belanja optimal. Dengan 3 bracket apakah
itu parah, yaitu litbang (R&D) dan pemerintah lainnya yang diterima cukup? Atau perlu ditambah
pendidikan vokasi. Jadi, kami lagi masyarakat, lalu kita kurangkan menjadi 4 atau 5?
mencari formatnya, usulannya dengan pajak yang dibayarkan.
berbentuk super deduction. Hasilnya, pada 2017, desil 1-5 Begitu juga untuk tarif PPh Badan,
Misalnya, biaya aktualnya 100, itu net menerima. Artinya, dia apakah 25% sudah dianggap
boleh dibiayakan 150 atau 200. menerima anggaran lebih banyak optimal? Apakah itu harus
Ya silakan saja, asal nanti benar- dari pada pembayaran pajak. mengacu kepada negara tetangga
benar bisa mendorong kegiatan Selanjutnya, mulai dari desil 6-10 atau kita tentukan tarif kita sendiri?
R&D dan vokasi. Sekarang, yang paling kaya, net-nya membayar. BKF menyiapkan simulasi-simulasi
lagi dilakukan adalah menentukan jika tarif turun dari 25% ke
definisi kegiatan vokasi. Kemarin Ini berbeda dengan 5 tahun 20%, dampak ke pendapatannya
muncul pemikiran vokasi itu sebelumnya, yakni 2012. Pada seberapa besar. Begitu juga kalau
berbasiskan kompetensi. Dari tahun ini, 90% atau desil 1-9 turun ke 22%. Ini nanti yang akan
Kementerian keuangan ikut saja mencatatkan net menerima. kita berikan ke pemerintahan baru.
dengan Kementerian Perindustrian Hanya 1 desil atau 10% penduduk Intinya kami di birokrasi harus siap
dan Kementerian Tenaga Kerja. terkaya yang mengalami net dengan situasi dan masukan untuk
membayar. Dengan demikian, pemerintah selanjutnya.

46 INSIDETAX