Page 53 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)

Mengendalikan Eksternalitas

Bagaimana dari sisi kebijakan bea dan mengoptimalkan penerimaan Menurut data DJBC hingga awal
masuk? serta pengamanan. DJBC telah November 2018, kenaikan tarif
memberikan insentif perpajakan PPh Pasal 22 impor telah berhasil
Terkait dengan bea masuk, secara selektif untuk mendukung menurunkan devisa impor atas
sebenarnya tarifnya cenderung daya saing industri nasional. 1.147 pos tarif komoditas barang
tetap bahkan bila dirata-rata tarif Namun, kami tetap memperhatikan konsumsi sesuai PMK 110/2018.
efektifnya sekitar 2-4% saja. Tarif dan mendorong hilirisasi industri. Porsi devisa impor rata-rata harian
BM mempunyai batas atas, sesuai Hal tersebut dilakukan dengan terhadap total impor turun dari 4%
regulasi World Trade Organization cara penyederhanaan perijinan menjadi 3,4%.
(WTO). Indonesia adalah anggota dan kemudahan berusaha, serta
WTO sehingga penyesuaian BM perluasan fasilitas kepabeanan. Dalam konteks fasilitator
mempunyai ruang yang tidak terlalu perdagangan apa yang sudah
luas meskipun bisa diterapkan. dijalankan DJBC sejauh ini?

Dari sisi efektivitasnya juga masih Kebijakan DJBC telah memberikan kontribusi
memiliki tantangan, karena cukai tahun depan yang signifikan pada perbaikan
semakin banyaknya importasi yang peringkat Ease of Doing Business
menggunakan fasilitas free trade tetap melanjutkan (EODB). DJBC memberikan
agreement (FTA) yang hingga roadmap kebijakan kontribusinya pada indikator trade
September 2018 mencapai 30% simplifikasi accross border, melalui sistem
dari total devisa bayar atau naik kemudahan pembayaran dan
2,1% dibanding tahun lalu. layering.” integrasi billing pembayaran bea
masuk (BM) dan pajak dalam
Tidak naiknya tarif CHT tahun rangka impor (PDRI).
depan apakah juga membatalkan Selain itu, optimalisasi penggalian
simplifikasi tarif? potensi dan pemungutan DJBC juga telah memberikan
perpajakan juga dilakukan melalui insentif terhadap industri berupa
Terkait rencana penggabungan pendayagunaan data dan sistem fasilitas fiskal maupun prosedural
atau simplifikasi sejumlah layer informasi perpajakan yang up to berupa kemudahan impor tujuan
tarif CHT di antaranya SKM dan date dan terintegrasi. Peningkatan ekspor (KITE) kepada 367
SPM, pemerintah memutuskan level kepatuhan ikut digiatkan perusahaan dan 60 industri
untuk menunda rencana untuk membangun kesadaran para kecil menegah (IKM); kawasan
simplifikasi tersebut. Pemerintah pengguna jasa demi terciptanya berikat kepada 1.391 perusahaan
mempertimbangkan berbagai aspek sustainable compliance. dan gudang berikat untuk 235
dan aspirasi yang masuk sejauh ini. Upayanya dengan meningkatkan perusahaan; serta pusat logistik
Kebijakan cukai tahun depan tetap sistem kepatuhan pengguna jasa berikat (PLB) 63 yang tersebar di
melanjutkan roadmap kebijakan (SKPJ) yang terintegrasi serta 85 lokasi.
simplifikasi layering. memaksimalkan program PICE-BT
[penertiban impor, ekspor dan cukai Terakhir, dari sisi pengumpul
Selain itu, pemerintah juga akan berisiko tinggi]. penerimaan negara, bagaimana
memberikan insentif kebijakan kinerjanya?
untuk mendorong industri padat Bagaimana hasil evaluasi program
karya (SKT), berupa perubahan PICE-BT? Penerimaan kepabeanan dan
batasan produksi bagi industri cukai hingga September 2018
menengah-kecil. Selain itu Program tersebut telah memberikan menunjukkan sinyal positif dengan
pemerintah tidak akan menaikkan kontribusi positif terhadap kinerja capaian sebesar Rp123,64 triliun
tarif cukai bagi industri rumahan 2018. Hal ini diindikasikan dari tax atau 63,70% dari target APBN
(golongan III). base BT yang meningkat hingga 2018. Kinerja ini mencatatkan
15,7%. Di bidang cukai, PCBT pertumbuhan 14,24% dibanding
Menjelang akhir tahun ini, telah mendorong berkurangnya periode yang sama tahun lalu.
banyak sekali kebijakan yang peredaran rokok ilegal nasional. Pertumbuhan penerimaan
terkait dengan fasilitas dan Menurut survei yang dilakukan oleh tersebut, mengindikasikan
pelayanan. Apa yang ingin disasar UGM, peredaran rokok ilegal turun performa penerimaan yang terus
pemerintah? menjadi 7,0%, dari sebelumnya membaik bila dibandingkan 3
sebesar 12,1%.
Kebijakan terkait fasilitas dan tahun sebelumnya yang hanya
pelayanan yang dikeluarkan oleh Bagaimana hasil evaluasi dampak mampu tumbuh di kisaran single
DJBC pada umumnya adalah dari kenaikan tarif PPh Pasal 22 digit, bahkan sempat mengalami
untuk memperbaiki pelayanan impor 1.147 komoditas? pertumbuhan negatif selama 2
tahun berturut-turut.

INSIDETAX 53