Page 9 - Working Paper (Pesta Demokrasi Tanpa Kebijakan Pajak)

DDTC Working Paper 0614
9

pengusaha yang terhubung dengan aktivitas lobi. anggota parlemen untuk menolak rekomendasi
Sayangnya, perumusan kebijakan pajak di negara- dari Bomami Commission, komite yang dibentuk
negara berkembang cenderung kurang transparan, Presiden untuk mengkaji kembali seluruh kontrak
berada dalam area informal, dan ditandai dengan dan ketentuan hukum pertambangan di negara
rendahnya partisipasi publik. Proses perumusan tersebut. Selain itu, pengakuan yang mengejutkan
kebijakan yang lemah dan situasi perpajakan yang juga datang dari mantan Menteri Keuangan
buruk juga seringkali mengundang adanya aktor Tanzania yang mempertanyakan peran donor
lain untuk berperan, seperti: donor dan lembaga asing dalam mengintervensi kebijakan pajak
multilateral maupun LSM. Celakanya, seringkali nasional hanya demi mengamankan kepentingan
terjadi bias atas mana yang menjadi kepentingan perusahaan tambang dari negara donor tersebut. 49
donor atau justru kepentingan kalangan usaha
4. Pemilu, Aktor, dan Perumusan
yang diperjuangkan oleh negara donor ataupun
lembaga multilateral. Hal ini dapat dilihat pada Kebijakan Pajak di Indonesia
kasus di Afrika.
Negara-negara di Afrika cenderung memiliki Mengacu pada paparan di bagian-bagian
kapabilitas administrasi pajak yang lemah, sebelumnya, organisasi politik memiliki peran
situasi perpajakan yang kurang transparan, sentral dalam perumusan kebijakan pajak.
serta bergantung pada ekspor komoditas Lalu bagaimanakah prediksi kebijakan pajak di
sumber daya alam. Penerimaan pajak hanya Indonesia dengan adanya perubahan peta politik
tergantung dari segelintir perusahaan besar di tahun ini?
saja, sedangkan penerimaan lain tergantung dari
Pertama-tama, sistem demokrasi di Indonesia
donor dan pinjaman dari lembaga multilateral.
jelas membuat preferensi masyarakat terhadap
Ketergantungan yang tinggi dari beberapa
suatu kebijakan wajib untuk diperhitungkan.
perusahaan dan sistem yang tidak transparan
Dukungan pemilih menjadi sesuatu yang
menciptakan adanya tendensi untuk memberikan
harganya mahal dan diperebutkan oleh 12 partai
insentif pajak yang berlebihan. Selain itu, terdapat
nasional (dan 3 partai lokal di Nanggaro Aceh
berbagai indikasi pelarian laba dari perusahaan-
Darussalam). Kompetisi partai politik di Indonesia
perusahaan multinasional yang beroperasi
untuk mendapatkan suara mayoritas di Dewan
48
di kawasan tersebut. Kepatuhan pajak yang
Perwakilan Rakyat (DPR), pada umumnya berjalan
rendah dan pemerintahan yang korup menambah
dengan fair pasca Orde Baru. Presiden dipilih
panjang beban situasi pajak di kawasan tersebut.
secara langsung dan tidak lagi ditetapkan oleh
Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tinjauan
LSM internasional berupaya untuk menyerukan
platform kebijakan yang diusung organisasi politik
perbaikan kondisi pajak di kawasan tersebut,
seperti: Tax Justice Network, Task Force on Financial menjadi penting, karena dapat merepresentasikan
Integrity and Economic Development, Action Aid, arah kebijakan yang diusung baik oleh legislatif
(DPR), maupun eksekutif (Presiden).
Publish What You Pay (PWYP), dan sebagainya.
Dari penelusuran media yang dilakukan Tim
Selain itu, adanya penerimaan dari donor
Redaksi Inside Tax, hampir semua organisasi
(aid) telah mendorong semakin banyak lembaga
politik tidak memiliki platform kebijakan
multilateral yang ‘masuk’ untuk membenahi
perpajakan yang resmi dan jelas. Dengan demikian,
sektor pajak di Afrika. Sebagian besar dari mereka
tidak mengherankan jika hanya segelintir politisi
memiliki motif untuk mengurangi ketergantungan
yang memahami visi misi mengenai perpajakan
dari donor dan kesinambungan fiskal. Namun,
yang akan dibawa oleh organisasi politik yang
sebagian lagi justru tidak. Donor dan lembaga
memayunginya. Ini tentu memprihatinkan.
multilateral yang ditunggangi oleh kepentingan
Pada banyak kesempatan, organisasi politik
bisnis pun bisa turut mengintervensi kebijakan
mengkampanyekan tentang program kerja yang
pajak di suatu negara. Seperti pelobian yang
cenderung pro-rakyat dan populis. Namun, mereka
dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Kanada
luput menyatakan tentang cara mendanai program
terhadap kebijakan pajak di Tanzania, sebagai
unggulannya. Hingga saat ini, publik juga belum
lokasi induk perusahaan tambang besar, yaitu
disodori isu pajak oleh orang-orang yang bakal
Barrick Gold. Salah satunya pada bulan Juni
menjadi calon presiden. Diskusi mengenai belanja
2008, staf dari the Canadian High Comission
anggaran seharusnya diimbangi pula oleh strategi
di Tanzania berusaha memengaruhi beberapa
48 Paparan lengkap mengenai persoalan pajak di Afrika dapat dilihat 49 Open Society Institute of Southern Africa, Breaking the Curse: How
pada laporan: Tax Justice Network – Africa, Tax Us if You Can: Why Transparent Taxation and Fair Taxes can Turn Africa’s Mineral Wealth
Africa Should Stand Up for Tax Justice (Nairobi: Pambazuka Press, into Development (Johannesburg: Open Society Institute of Southern
2011) Africa, 2009), 57.