Page 23 - Working Paper (Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia)

DDTC Working Paper 0714
23

Dengan semakin berkembangnya teknologi Aksi 15 akan memainkan peranan penting dalam
komunikasi dan informasi digital yang disertai mempercepat proses perubahan ketentuan P3B.
dengan bertumbuhnya pelaku usaha di bidang
ini, penghasilan yang timbul dari transaksi yang 4.3. Implikasi atas Rencana Aksi 3
dilakukan oleh pelaku usaha di bidang ini perlu
Hasil dari Rencana Aksi 3 dalam proyek BEPS
diperjelas, sehingga dapat memberikan kepastian
berbentuk rekomendasi best practices dalam
dan prediktabilitas bagi pelaku usaha di bidang ini.
mendesain aturan domestik tentang CFC. Dengan
Misalnya, kepastian atas karakterisasi penghasilan
demikian, implikasi dari Rencana Aksi ini adalah
yang diperoleh oleh perusahaan yang bergerak
perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PPh.
di bidang penyediaan cloud computing. Untuk
Perubahan aturan mengenai CFC ini semestinya
menjamin kepastian hukum, maka karakterisasi
sejalan dengan kebijakan yang ditempuh dalam
penghasilan yang timbul dari usaha tersebut perlu
mendorong kompetisi perusahaan Indonesia
diatur dengan aturan setingkat Undang-Undang.
secara global dan membatasi deferral melalui CFC.
Sedangkan untuk memastikan efektivitas
Beberapa bagian dari aturan yang perlu diubah
pembayaran PPN atas konsumsi jasa digital di
diantaranya adalah aturan tentang control dalam
mana jasa digital tersebut dilakukan di luar negeri
definisi CFC. Indonesia dapat merubah aturan
dan dikonsumsi oleh orang pribadi di dalam negeri
tentang control ini dengan memperluas definisinya
sehingga tercakup dalam objek PPN dalam Pasal 4 mencakup kepemilikan tidak langsung dan de facto
ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak PPN, maka
control. Batasan 50% kepemilikan saham dalam
diperlukan perubahan aturan tentang kewajiban
pasal 18 ayat (2) UU PPh juga mungkin dapat
pengadministrasian PPN. Ketentuan yang dapat
dipertimbangkan untuk diubah, misalnya dengan
diubah adalah kewajiban melaporkan usaha dan
menurunkan batas kepemilikan mengikuti definisi
kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan
hubungan istimewa dalam Pasal 18 ayat (4) UU
pajak yang terutang dalam Pasal 3A UU PPN. Agar
PPh.
perubahan yang cukup signifikan ini efektif, maka
otoritas pajak perlu meningkatkan pertukaran Selanjutnya, sebagaimana yang telah disebutkan
informasi dengan negara mitra P3B sebagaimana di atas bahwa perbedaan tarif pajak antar negara
yang sudah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak menyebabkan penggunaan CFC menjadi menarik
Nomor PER-67/PJ/2009. dalam menstruktur suatu tax planning. Oleh
4.2. Implikasi atas Rencana Aksi 2 karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan
penentuan yurisdiksi yang menjadi target aturan
CFC melalui pendekatan perbandingan beban
Implementasi atas hasil dari Rencana Aksi Dua
pajak antara negara target CFC dengan Indonesia.
dilakukan dengan merubah ketentuan domestik
Misalnya, dengan mempertimbangkan tarif pajak
dan ketentuan P3B. Terkait ketentuan domestik
penghasilan badan di Indonesia adalah 25%, maka
dalam menghadapi hybrid financial instrument,
yurisdiksi yang menjadi target aturan CFC adalah
Indonesia perlu mempertegas definisi utang
negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari
dan modal, walaupun terminologi modal dalam
tarif pajak di Indonesia.
penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh merujuk kepada
pengertian ekuitas menurut standar akuntansi. Hal
Selain itu, jenis penghasilan yang menjadi
ini untuk memastikan bahwa substansi ekonomi
objek CFC juga dapat dipertimbangkan untuk
dari kedua instrumen tersebut dapat dijelaskan
diubah karena fungsi dari aturan CFC bukan untuk
dan dibedakan dalam UU perpajakan sehingga
menghalangi investor Indonesia yang berniat
lebih memberikan kepastian hukum bagi wajib
menjalankan bisnis global secara murni dan aktif
pajak.
(pure and active business). Aturan yang dapat
Efektivitas atas implementasi rekomendasi diubah adalah perhitungan penghasilan CFC yang
OECD atas Rencana Aksi dua bergantung pada teratribusi kepada pengendalinya di Indonesia
sejauh mana wajib pajak membuka transaksi dengan mengecualikan penghasilan CFC yang
yang menggunakan hybrid financial instrument. bersifat active income kecuali jika active income
Oleh karena itu, perubahan aturan dalam konteks tersebut berasal dari transaksi yang dilakukan CFC
implementasi Rencana Aksi 2 ini akan mengikuti dengan perusahaan afiliasi di luar yurisdiksi CFC.
perubahan aturan dalam Rencana Aksi 12. Sebagai pelengkap atas aturan ini, penghitungan
penghasilan CFC yang teratribusi kepada
Sedangkan, terkait dengan rekomendasi pengendalinya di Indonesia sebaiknya dihitung
perubahan ketentuan pasal 1 tentang personal berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di
scope dan Pasal 4 tentang resident dalam P3B, Indonesia.
maka kesepakatan dalam instrumen multilateral
sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana