Page 28 - Working Paper (Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi)

Hasil studi Marks menyimpulkan bahwa tax gap penerimaan PPN ialah sebesar 45% di bawah potensi
74
penerimaan yang seharusnya dapat dicapai dengan menggunakan Tabel I-O tahun 1995. Lebih
lanjut, Sugara dan Hidayat secara lebih komprehensif menyatakan bahwa tingkat kepatuhan
pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBM di Indonesia hanya sekitar 53% pada tahun 2013 dengan
75
menggunakan Tabel I-O tahun 2008.
Di Indonesia sendiri, PPN dikenakan secara efektif atas konsumsi akhir Barang Kena Pajak (BKP) dan
76
Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan demikian, apabila ingin melakukan proyeksi penerimaan PPN di
Indonesia maka pendekatan yang paling mendekati realisasi ialah basis konsumsi dalam Tabel I-O
terkini yang dipublikasikan oleh BPS, yakni Tabel I-O 2010 . Berdasarkan data tersebut, beberapa nilai
yang dapat diproyeksi untuk menjadi basis PPN dengan pendekatan konsumsi ialah konsumsi antara,
konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, serta pemerintah), impor, dan ekspor jasa.

G. Kontribusi DDTC Fiscal Research dalam Revenue Forecasting

Sejak tahun 2013, DDTC (Fiscal Research) telah menginisiasi upaya melakukan proyeksi penerimaan
pajak (dan perpajakan) di Indonesia. Langkah tersebut didorong keprihatinan mengenai target
penerimaan pajak yang sejak tahun 2009 tidak pernah tercapai. Risiko fiskal, terutama defisit
anggaran yang melebar, berpotensi timbul dari realisasi yang berada di bawah target penerimaan
pajak. Tidak terpenuhinya target juga menciptakan sinyalemen bahwa ruang untuk melakukan
ekspansi dalam pendanaan pembangunan menjadi terbatas. Tidak hanya itu, melesetnya target
menciptakan risiko reputasi pemerintah karena pudarnya kepercayaan publik terhadap estimasi
(postur APBN) yang disusun oleh pemerintah.

Kami memahami bahwa proses penganggaran merupakan bagian dari politik ekonomi sektor fiskal
Indonesia. Walau demikian, adanya target yang lebih condong kepada pendekatan teknokratis akan
menjamin prediktibilitas dan kepastian bagi sistem pajak, terutama karena bisa mengurangi orientasi
untuk menutupi penerimaan jangka pendek semata.

Oleh karena itu, DDTC mengajukan proyeksi yang bersifat alternatif dalam rangka memberikan
rambu-rambu atau indikasi sejauh mana target penerimaan pajak feasible untuk dicapai. Proyeksi
tersebut bukan disusun untuk tujuan ‘mengkritik’ angka target yang telah disusun pemerintah, namun
justru untuk mengajukan sisi akademis dari kegiatan penganggaran yang kerap mencampuradukkan
antara pendekatan teknokratis dan politis. Pendekatan teknokratis juga bisa dipergunakan sebagai
rujukan sejauh mana extra effort dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak. Di tengah
kekosongan upaya revenue forecasting di luar pihak pemerintah, DDTC Fiscal Research berinisiatif
untuk mengambil peran tersebut.

Hingga saat ini, pendekatan yang diambil oleh DDTC Fiscal Research adalah proyeksi berbasis data
makro. Alasannya, karena pendekatan berbasis data mikro lebih tepat untuk perhitungan dampak
kebijakan ataupun perhitungan potensi penerimaan. Model univariate, tax buoyancy, serta
multivariate menjadi pendekatan yang sering diaplikasikan. Hasil estimasi yang bervariasi tersebut
umumnya disajikan dalam bentuk rentang. Artinya, hasil estimasi yang memberikan nilai terendah
akan dianggap sebagai proyeksi pesimis dan hasil estimasi dengan nilai tertinggi dianggap sebagai
proyeksi optimis. Pengecualian terjadi pada tahun 2013 di mana proyeksi hanya dilakukan dengan

74 S. V. Marks, “The Value-Added Tax in Indonesia: The Impact of Sectoral exemptions on Revenue Potential and
Effective Tax Rates,” Technical Report (Bappenas & USAID/ECG: Jakarta, 2003).
75 Rubino Sugana dan Asrul Hidayat, “Analysis of VAT Revenue Potential and Gap in Indonesia 2013,” Jurnal
Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 15 No. 1 (Juli 2014): 1-40.
76 Hal ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU No. 42/2009).
26