Page 34 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)
P. 34

Mobilisasi Penerimaan


            AEoI ini kan menjadi pintu       Bagaimana dengan PPN?            Dalam pipeline, kita fokus melihat
            masuknya data. Begitu data                                        apa yang bagus untuk menarik
            masuk, how we handle it secara   Kalau untuk pajak konsumsi,      investasi dan meningkatkan ekspor.
            proper dan pastinya tidak hilang   bebannya di end user, bukan    Apalagi, investasi agak slowing
            serta tidak disalahgunakan. Oleh   perusahaan. Sudah ada konsensus   down tahun ini karena persoalan
            karena itu, pengawasan juga      dengan perusahaan-perusahaan,    eksternal.
            menjadi bagian yang penting      kalau ada consumption tax
            dilakukan dengan IT. Sejauh ini   enggak ribut. Misalnya, Google   Jika bisa digambarkan, 2019 akan
            kita sudah menerima data dari    atau Facebook disuruh mungut     menjadi tahun apa bagi DJP?
            lebih dari 50 yurisdiksi, tapi kita   pajak pertambahan nilai (PPN)   Yang pasti akan ada renstra
            masih pelajari dan komunikasikan.   kan tinggal ambil dari konsumen.   [rencana strategis] baru pada
            Meskipun ada common reporting    Indonesia sedang belajar ke arah   2019. Kita akan pastikan renstra
            standar, kita sekarang masih dalam   sana dan banyak negara akhirnya   yang kita bangun itu medium
            masa-masa komunikasi karena      tengah fokus pada pengenaan PPN   term dan sesuai dengan reformasi
            ada yang enggak bisa dibaca jadi   di transaksi yang taxable. Kalau ini   administrasi yang kita bikin.
            dikembalikan.                    enggak ada dispute antarnegara   Dalam lima tahun terakhir ini
                                             dan memang enggak boleh saling
            Berkaitan dengan kondisi global,   melarang.                      agak rancu karena di tengah jalan
            salah satu yang disoroti adalah                                   ada berbagai isu dan kebijakan,
            ekonomi digital. Beberapa negara                                  seperti tax amnesty, yang mungkin
            menyerukan langkah pemajakan                                      sudah ada di renstra juga [beda
            secara unilateral. Bagaimana            Kami tidak                waktu]. Dengan demikian, ada
            dengan Indonesia?                ada rencana                      yang tumpang tindih. Untuk renstra
                                                                              selanjutnya, kita dudukan lah.
            Menghadapi digital development   melakukan
            di dunia internasional yang      langkah unilateral               Pada 2019, kami juga melanjutkan
            sangat cepat kan semua harus                                      perbaikan-perbaikan tata kelola.
            menyesuaikan, termasuk indonesia.   untuk income                  Itu seharusnya cukup powerful.
            Kita ikut G20 dan sepakat        tax. Kami masih                  Mungkin bisa dikatakan tahun
            menggunakan OECD sebagai                                          keberlangsungan reformasi.
            vehicle yang memutuskan apa      menunggu OECD.”                  Perbaikan sudah dimulai dari 2016
            solusi atau tax treatment-nya.                                    hingga 2017. DJP harus terus
            Bagaimanapun, aspek yang                                          memperbaiki diri. Kalau enggak,
            paling rumit itu pajak penghasilan   Jadi, [kebijakan] PPN kemungkinan   akan hilang lagi momentum itu.
            karena melibatkan negara/        bisa muncul lebih cepat, tapi PPh   Dalam arti, kita mengelola tax
            yurisdiksi lain. Kalau laporan   tetap ikut OECD. Itu lebih taktis   base-nya, mempertahankan dan
            OECD kemarin di bilateral meeting   sebenarnya karena menghindari   mengingkatkan pelayanan dan tata
            dengan Bu Menkeu [Sri Mulyani    dispute. Namun, kita juga tetap   kelola. Itu enggak boleh salah-salah
            Indrawati], sepertinya bobotnya   akan berhati-hati karena kita   lagi.
            akan mengarah lebih tinggi pada   enggak mau juga menganggu       Apakah peluang tercapainya target
            di mana terjadi konsumsi atau    perkembangan ini. Kita enggak bisa   penerimaan pajak pada tahun
            permintaan.                      menghindari perkembangan digital   depan cukup besar?
                                             ini dampaknya sangat luas. Jangan
            Waktu ide produk itu muncul      sampai kita salah handle, jadi   Seharusnya iya. Ini juga akan
            memang ada value creation,       harus sangat hati-hati.          melanjutkan titik balik penurunan
            tapi kalau enggak ada yang beli                                   tax ratio dan tax buoyancy. Tax
            kan value creation-nya enggak    Bagaimana dengan arah insentif   buoyancy yang paling powerful
            komplet juga. Bagi Indonesia ini   pajak tahun depan?             tahun ini. Nominal ekonomi
            good news karena beberapa negara                                  tumbuh 8,5%, penerimaan
            yang penduduknya besar, seperti   Insentif selalu arahnya untuk   pajak bisa tumbuh 17%. Artinya
            Indonesia dan India itu menyerukan   membantu makroekonomi. Insentif   dua kali lipat. Tahun depan
            value creation itu dapat signifikan   yang dibuat pemerintah itu selalu   mudah-mudahan kita tetap bisa
            di titik terjadinya permintaan. Posisi   dikaitkan dengan apa yang bisa   pertahankan. Ini karena perbaikan
            Indonesia, kami tidak ada rencana   meningkatkan pertumbuahan     policy dan peningkatan voluntary
            melakukan langkah unilateral untuk   ekonomi. Untuk sementara kita   compliance.
            income tax. Kami masih menunggu   enggak ada concern di konsumsi
            OECD.                            rumah tangga dan pemerintah.









       34     INSIDETAX
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39