Page 39 - InsideTax Edisi Khusus 40th (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2019 - Berebut Suara Wajib Pajak)

Hak Wajib Pajak

yang sama. Udah diputuskan ada bukti-bukti yang konkret. Kalau Bagaimana prospek alternative
pengadilan pajak atau mungkin kita kan simsalabim saja, jadi dispute resolution di Indonesia?
ke MA [Mahkamah Agung] kasasi, susah.
ya dikoreksi lagi. Mungkin kalau Sebenarnya dispute itu tergantung
mengadu bisa ribet. Anda menyebut pemeriksa kemauan dan keikhlasan dari para
menafsir ketentuan undang- pejabat. Kalau mediasi itu banyak
Tren akhir-akhir ini kadang aneh undang. Seperti apa praktik sekali caranya. Misalnya, sebelum
juga. Misalnya, Kepala Kanwilnya menafsir di kalangan pemeriksa? ada pemeriksaan, kan WP boleh
sudah menyetujui ada merger BUT membetulkan SPT. Ini bagaimana
dengan perusahaan dalam negeri Oh, tinggi sekali pendapat- kita bisa menentukan SPT itu
(PT) memakai nilai buku. Namun, pendapat itu. Mereka itu kreatif salah? Itu tugas-tugas dari kantor
dasar pemeriksa, ini kan diotak-atik dan inovatif karena pressure pajak pada akhir tahun, semacam
pakai appraisal, bukan nilai buku. penerimaan. Sekali lagi, evidence verifikasi atau ngecek omission
Jadi, pemahaman-pemahaman base-nya enggak ada. Pajak atau error. Ini tentunya harus ada
basic itu kurang. Selain itu, daerah saja sudah online system, data lagi. Data harus tersedia
kepastian hukum itu penting. masak pusat enggak. Ini harus karena darah dagingnya kantor
Yang tertulis di undang-undang ya dikembangkan dari waktu ke pajak. Kemudian kalau dia enggak
dilakukan. Pemerika enggak boleh waktu. Di berbagai negara itu ada pembetulan, baru pemeriksaan.
menafsir lain atau mengotak-atik. prinsipnya, less touch, more Dalam pemeriksaan, harus ada
service. Dengan demikian, prinsip SPT harus dianggap sebagai
Bagaimanapun, dalam sistem self sedikit sekali berhubungan atau benar, kecuali terbukti salah.
assessment, kalau diterbitkan mendatangi WP, lebih banyak
suatu SKPKB [Surat Ketetapan pelayanan. Yang penting terimanya Orang langsung memilih pengadilan
Pajak Kurang Bayar] itu sifatnya banyak, tapi sarana-sarana karena tidak ada jalan seperti
punishment karena yang tahu instrumen atau orangnya sedikit dulu. Dulu kan ada pengadilan
persis pajak yang terutang adalah saja. Jadi, harus makin efisien. yang sifatnya administratif dan
wajib pajak (WP). Oleh karena itu, advance tax ruling yang bersifat
pemeriksa harus berhati-hati saat kompromi. Yang diperhatikan itu
menerbitkan SKPKB harus dengan ability to pay dan duitnya ada
bukti. Oleh karena itu, dalam KUP Kalau mau tidak. Kemungkinan WP mampu,
[Ketentuan Umum dan Tata Cara ya dikumpulkan tapi duitnya enggak ada, ya enggak
Perpajakan] 2007, kalau enggak dalam satu bisa. Bisa juga diangsur. Makanya,
disetujui WP, enggak ada kewajiban orang kalau keberatan dan banding
membayar dalam mengajukan pasal, semacam dikenakan denda 50% agar hati-
keberatan. Itu untuk menegakkan taxpayers charter hati saat mengajukan. Jadi, enggak
dan menguatkan sistem self bisa dengan alasan menunda
assessment dan perlindungan atau taxpayers pembayaran saja.
kepada WP. right sehingga
Dalam kaitannya dengan proses
Namun, efeknya ada peningkatan jelas apa hak- reformasi pajak, menurut Anda,
sengketa. Bagaimana tanggapan haknya.” bagaimana agar hak-hak wajib
Anda? pajak itu terjamin?
Tambah meningkat terus karena Hak-hak wajib pajak (WP) itu kan
fungsi peradilan awal, saat wajib Artinya tekanan beban penerimaan masih tercerai-berai, berserakan
pajak mencari keadilan secara yang memicu praktik menafsir di di mana-mana. Kalau mau ya
administratif tidak berfungsi. Pajak kalangan pemeriksa? dikumpulkan dalam satu pasal,
itu kan sifatnya kompromi, jadi semacam taxpayers charter atau
seberapa kemampuan WP untuk Tekanan penerimaan itu karena taxpayers right sehingga jelas apa
membayar berdasarkan bukti-bukti enggak ada data pajak. Kalau hak-haknya. Sebagai manusia, WP
yang konkret. Kalau di Singapura, ada data pajak kan bisa dihitung juga berhak asasi manusia dan
walaupun official assessment tapi realistis saja. Kalau sudah berhak atas perlindungan Pasal 28
enggak ada bukti ya enggak akan didigitalisasi, ketahuan omzet Undang-Undang Dasar, misalnya
memeriksa. Oleh karena itu, sekali transaksi pembelian dan penjualan kepastian hukum dan keadilan,
diperiksa oleh aparat Singapura, selama setahun, kan akhirnya bisa hak untuk mendapatkan pekerjaan,
sampai kapanpun dia juga enggak dihitung secara transparan. mendapat kemakmuran, dan segala
bakal menang di pengadilan karena macamnya.

INSIDETAX 39