Page 67 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)

Menimbang Dilema Pajak Digital

MENIMBANG DILEMA

PAJAK DIGITAL

Pajak digital jadi isu terpanas sepanjang 2019 dan tahun depan. BEPS Project berusaha
merumuskan konsensus global. Namun, bila tidak tercapai konsensus, Indonesia harus berani
menemukan jalannya sendiri.

AJAK bisa memicu ‘perang’ antarnegara. Begitulah Inti pertengkaran Prancis-AS adalah soal pajak. Sudah
yang terjadi pada Prancis dan Amerika Serikat lama Prancis berang melihat perilaku perusahaan
P(AS). Awal Desember, perselisihan keduanya teknologi asal AS seperti Facebook, Google, Apple atau
tentang pajak digital kian meruncing, Pemimpin kedua Amazon. Pasalnya, mereka berbisnis di
negara, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prancis Prancis dan meraup keuntungan dari
Emmanuel Marcon tak lagi sungkan ‘melempar jab’. warga Prancis, tapi hanya membayar
pajak secuil.
“Saya tidak akan membiarkan orang lain mengambil
keuntungan dari perusahaan-perusahaan AS. Kalau ada Google misalnya, menjadikan
yang berhak mengambil keuntungan, itu adalah negara tax haven Irlandia sebagai
kami, bukan Prancis,” kata Trump dalam pusat bisnis mereka di Eropa. Ketika
pertemuan para pemimpin NATO di perusahaan Prancis memasang iklan di
London, 3 Desember 2019. Google, ia bertransaksi dengan perusahaan
Irlandia. Akibatnya pajaknya pun dipungut Irlandia,
Macron juga tidak kalah menggertak meski uangnya dari Prancis, dan iklannya pun beredar
Trump. “Kami bertekad untuk di Prancis.
mempertahankan kepentingan
Prancis.” katanya dalam forum NATO Namun, hal seperti itu kini tidak terjadi lagi. Juli 2019,
yang sama. Kedua pemimpin tersebut untuk menghukum para raksasa teknologi itu, Prancis
kemudian berjabat tangan, tetapi dengan menciptakan pajak baru yang disebut pajak layanan
ekspresi mereka yang kaku. digital. Tarifnya 3%. Kerasnya lagi, tarif 3% bukan atas

INSIDETAX 67