Page 68 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)

Menimbang Dilema Pajak Digital

laba, melainkan atas pendapatan ekonomi digital yang sangat cepat, Dokumen sepanjang 32 halaman
bruto (revenue). sekaligus melawan aksi korporasi itu diterbitkan pada Maret 2019.
multinasional yang berusaha Namun, perlu digarisbawahi
Tentu AS berang. Trump bahkan menghindari pajak. bahwa dokumen tersebut bukanlah
mengancam melakukan aksi balasan konsensus OECD, melainkan
dengan menaikkan tarif 100% Anggota OECD berjumlah 36 negara, sekadar pandangan substantif yang
terhadap produk impor Prancis sedang G20 ada 20 negara. Namun, bisa dikritisi oleh para anggotanya.
seperti sampanye, keju, hingga tas. BEPS Project disambut positif oleh
Namun, Prancis tak gentar. Ketika banyak negara, hingga negara- Ada tiga prinsip penting mengenai
ancaman kenaikan tarif itu muncul, negara di luar OECD/G20 pun dasar pemajakan digital yang
Prancis menjawabnya dengan ‘kami memutuskan bergabung. Sampai diibahas dalam dokumen itu. Ketiga
siap bertempur di WTO’. Desember 2019, tercatat sebanyak pendekatan ini memiliki persamaan
136 negara telah bergabung ke sekaligus perbedaan. Kemungkinan,
Dilema Pajak Internasional dalam BEPS Inclusive Framework. BEPS Project akan memilih satu

PAJAK layanan digital Prancis Lalu pada 2015, alias 2 tahun atau mengombinasikan berbagai
adalah salah satu contoh rumitnya setelah proyek ini berjalan, BEPS aspek dari tiga pendekatan ini.
pajak internasional. Berdasakan Project merilis 15 rencana aksi, Pertama, pendekatan berbasis
literatur, pajak seharusnya dibayar salah satunya mengenai aspek pengguna (user). Di sini pajak digital
di tempat aktivitas itu menghasilkan pemajakan digital terutama yang dipungut berdasarkan kontribusi
untung. Apabila menghasilkan berkaitan dengan risiko penggerusan pengguna. Dalam pendekatan ini,
keuntungan di Prancis, maka bayar basis pajak. hak pemajakan atas perusahaan
pajaknya di Prancis. digital seharusnya dialokasikan
Prinsip BEPS Project
Namun, pendekatan literatur kepada negara tempat para
klasik itu buyar ketika berhadapan SAYANGNYA, hingga kini Rencana pengguna layanan itu berada.
dengan model bisnis di era digital. Aksi 1 tentang pajak digital belum Misalnya layanan streaming video
Pasalnya, model bisnis digital menemukan titik temu. Sejauh ini, dari Netflix, ketika banyak ditonton
bersifat borderless alias tanpa batas OECD menjadwalkan konsensus pengguna di Indonesia, maka
geografis. Indonesia juga mengalami harus bisa dicapai setidaknya pada pajak atas layanan itu juga harus
hal ini ketika tidak mampu memaksa semester II 2020. dipungut Indonesia. Meski Netflix
Google membayar pajak. tidak memiliki kantor di Indonesia,
Meski demikian, tidak berarti tidak
Pasalnya, Google menjadikan ada kemajuan. BEPS Inclusive itu tidak jadi soal. Sepanjang
Singapura sebagai kantor pusat Framework dan OECD Task Force on pelanggannya warga Indonesia,
untuk penagihan invoice atas Digital Economy sudah merumuskan Indonesia berhak memajaki Netflix.
transaksi di Indonesia. Status Google semacam proposal atau aturan Kedua, pendekatan berbasis
Indonesia cuma sebagai marketing pokok. Proposal tersebut tercantum marketing intangibles. Pendekatan
representative. Akibatnya, dalam dokumen konsultasi berjudul ini menilai marketing intangibles
Singapura yang mendapatkan Addressing the Tax Challenges of seperti merek, database pelanggan
pembayaran pajak atas transaksi the Digitalisation of the Economy.
dari Indonesia.
Karena karakter bisnis digital
yang borderless dan melibatkan
banyak negara ini, tidak heran
apabila muncul upaya global untuk
mengatasi disrupsi ini, terutama dari
negara-negara anggota Organisation
for Economic Co-operation and
Development (OECD) dan G20.
Pada 2013, OECD dan G20
merilis proyek mengatasi disrupsi
pajak digital bernama Base
Erosion and Profit Shifting
Project (BEPS Project). Proyek ini
berniat menyelesaikan dinamika
Dua pejalan kaki berjalan di depan kantor OECD di Paris, Prancis.

68 INSIDETAX