Page 69 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)
P. 69
Menimbang Dilema Pajak Digital
Sikap Indonesia
POKOK yang tidak boleh dilupakan,
aksi unilateral yang ditempuh
sejumlah negara seperti Prancis,
India, dan juga Inggris itu tentu
tidak terlepas dari resiko. Negara
lain yang merasa dirugikan bisa
membalasnya. Hal ini karena
aksi sepihak seperti itu memang
cenderung memicu konflik.
Suasana lobi kantor Netflix di Singapura. Maka itu, sebelum memilih
mengatur sendiri pajak digital, perlu
dan customer relationship, tidak sikap beberapa negara yang merasa dihitung kemampuan Indonesia
akan menghasilkan value ketika dirugikan akibat penghindaran pajak bertahan dari tindakan balasan
tidak ada pasar. Karena itu, digital, membuat beberapa negara negara lain. Keengganan beberapa
pemajakan didasarkan laba di melakukan aksi unilateral, alias negara Eropa seperti Swedia atau
tempat marketing intangibles itu membentuk geng tersendiri di luar Denmark misalnya, mendukung ide
digunakan. BEPS. (lihat wawancara Director of Prancis bisa dilihat dalam konteks
WU Global Tax Policy Center Jeffrey
Ketiga, kehadiran ekonomi secara Owens) ini.
signifikan. Menurut pendekatan Namun, hal ini tidak berarti kita
ini, subjek pajak luar negeri bisa Kasus pajak layanan digital Prancis harus takut. Pengamat pajak
memiliki kehadiran ekonomi bila hanyalah satu contoh. Sebelumnya, Darussalam misalnya, menilai
memiliki interaksi dengan negara Prancis bahkan sempat memobilisasi pajak termasuk menyangkut
pengguna seperti basis pengguna, negara-negara Uni Eropa untuk soal kedaulatan negara. Dengan
volume konten, pemeliharaan mengadopsi aturan pajak layanan demikian, tiap negara memiliki
situs web dalam bahasa lokal, dan digital. Dan sudah ada beberapa kedaulatan untuk memungut pajak
pengiriman atau pemasaran. negara Eropa yang mengikutinya.
atas penghasilan yang bersumber
Ketiga pendekatan tersebut Alasannya jelas. Bila aturan pajak dari negaranya.
masih terus dibahas dengan tiap digital Uni Eropa itu bisa disepakati Darussalam menilai aksi sepihak
pendekatan memiliki pendukung secara unilateral oleh Uni Eropa, seperti yang dilakukan Prancis itu
masing-masing. Inggris misalnya kubu mereka akan lebih kuat saat perlu, karena mereka berarti berani
mendukung pendekatan berbasis berhadapan dengan AS. Maklum, mempertahankan kepentingan
pengguna, sedangkan AS lebih banyak perusahaan digital yang negaranya. “Tidak perlu takut aksi
cenderung pada pendekatan kedua. kerap dituding memindahkan balasan dari negara asal perusahaan
keuntungan itu berasal dari AS.
Saat ini, meski konsensus yang dipajaki. Aksi seperti itu
OECD itu belum tercapai, ketiga Sayang upaya itu kandas. Beberapa perlu untuk melindungi kedaulatan
pendekatan tersebut setidaknya negara anggota Uni Eropa tidak pemajakan,” katanya.
telah dikonsolidasikan ke dalam sepakat bila pajak layanan digital Sejauh ini Indonesia memang
satu framework oleh OCED dengan menjadi keputusan bersama yang masih memilih sikap bersabar.
nama pilar satu (pillar one). Inti mengikat semua negara anggota. Wakil Menteri Keuangan Suahasil
dari pilar satu ini adalah bagaimana Hanya, kegagalan tersebut tidak Nazara misalnya mengatakan
distribusi pajak di tengah model membuat Prancis gentar. Prancis kalau pemerintah masih konsisten
bisnis ekonomi digital. tetap jalan terus dan tidak sungkan menunggu tercapainya konsensus
berhadapan dengan AS. (lihat
Sedangkan pilar dua, lebih fokus wawancara Wakil Ketua Pusat global lewat BEPS Project pada
pada upaya negara melakukan Kebijakan Pajak & Administrasi 2020, meski banyak negara sudah
tindakan mengatasi perpindahan OECD Grace Perez-Navarro) melakukan aksi unilateral.
pajak (global anti-base erosion). Akan tetapi, ia juga menekankan
Kedua pilar inilah yang harus Meski ditolak, bukan berarti aksi pemerintah juga bersiap seandainya
disepakati setidaknya semester II Prancis tidak laku. Beberapa negara konsensus global tidak tercapai
2020, hingga bisa menjadi kerangka sudah dan bersiap melakukannya. hingga tiap negara harus mengambil
baru pemajakan internasional. Contoh, Inggris (2% per 1 April tindakan masing-masing. “Kita
2020), India (6% per 1 Juni
Aksi Unilateral 2016), dan sebagainya. Indonesia tetap menunggu konsensus global,
tapi kita juga siap-siap,” katanya.
AKAN tetapi, lambatnya pencapaian bagaimana?
konsensus di BEPS Project, ditambah
INSIDETAX 69
