Page 22 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

Kelima, PPh final atas revaluasi aset yang atur dalam Pasal 19. Pada dasarnya ketentuan Pasal
19 telah ada sejak UU No. 7/1983, namun baru pada perubahan kedua ini, UU PPh
memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk mengatur lebih lanjut terkait
aktivitas revaluasi aset. Pada masa ini, terbit KMK No. 507/PMK.04/1996 yang menyatakan
bahwa selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian
dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%. KMK ini kemudian dicabut dan diganti secara
berturut-turut dengan beberapa KMK, yaitu KMK No. 18/PMK.04/1998 dan terakhir KMK No.
384/PMK.04/1998.

Keenam, PPh Pasal 21 yang bersifat final atas honorarium yang diterima pejabat negara, PNS,
TNI, dan Polri yang dananya dibebankan pada APBN/APBD dengan berlandaskan pada
ketentuan Pasal 21 ayat (5). Hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 45 Tahun 1994 yang
mengenakan pemotongan PPh final sebesar 15% atas jumlah bruto.

Ketujuh, muncul pula pengenaan PPh final Pasal 22 atas penjualan jenis produk tertentu yang
diatur dalam keputusan menteri keuangan. KMK pertama yang terbit adalah KMK No.
599/KMK.04/1994, di mana penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan
badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan
gas, kepada para penyalur dan/atau agennya dipungut PPh Pasal 22 yang bersifat final. Aturan
menteri keuangan terkait hal ini sangat banyak mengalami perubahan.

C.2.4 Rezim Perubahan Ketiga UU PPh
Enam tahun kemudian, UU PPh kembali direvisi melalui UU No. 17 Tahun 2000 tentang
Perubahan Ketiga UU PPh (UU No. 17/2000). Amandemen ketiga ini tidak begitu banyak
menghasilkan perubahan dalam penerapan PPh final. UU PPh pada masa ini tidak mengubah
isi Pasal 4 ayat (2). Namun demikian, peraturan pelaksana dari Pasal 4 ayat (2) terus
diperbarui sepanjang UU ini berlaku. Begitu pula dengan jenis PPh final lainnya yang telah
diatur dalam UU No. 10/1994.

Penambahan jenis PPh final yang terjadi pada masa ini di antaranya adalah pengenaan PPh
final Pasal 21 atas uang tebusan pensiun, uang THT atau JHT, uang pesangon yang diterima
pegawai atau mantan pegawai. Pengenaan pajaknya diatur dalam PP No. 149 Tahun 2000
tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon,
Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua. Kemudian,
penambahan objek PPh final juga terjadi pada Pasal 26 yang dikenai tarif final 20%, yaitu
penghasilan berupa premi swap.

C.2.5 Rezim Perubahan Keempat UU PPh
Pemerintah kembali melakukan amandemen UU PPh melalui UU No. 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat UU PPh (UU No. 36/2008). Dalam UU No. 36/2008, setidaknya terdapat
lima perubahan penting dalam penerapan PPh final di Indonesia. Pertama, perubahan sangat
signifikan terjadi pada isi Pasal 4 ayat (2), yang sekaligus memperluas jenis penghasilan yang
dapat dikenakan pajak final. Dalam perubahan terakhir ini, istilah final juga dinyatakan secara
jelas dalam bunyi klausulnya, yakni sebagai berikut:

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi;
b) penghasilan berupa hadiah undian;

20