Page 20 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat penambahan PPh final Pasal 4 ayat (2) menjadi tiga
jenis objek pajak sekaligus adanya klausul ‘penghasilan tertentu lainnya’ yang membuka
ruang bagi pemerintah untuk menentukan penghasilan lain yang dapat dikenakan pajak final.
Namun, istilah pajak final sendiri tidak disebutkan secara tegas dalam bunyi pasalnya.

Lebih lanjut, pada bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa untuk
mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah
beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Ditjen Pajak, maka pengenaan PPh dalam
Pasal ayat (2) dapat bersifat final. Dalam pertimbangan lainnya, tabungan masyarakat yang
disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan
pembangunan, sehingga pengenaan PPh yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut
perlu diberikan ‘perlakuan tersendiri’.
Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikan perlakuan tersendiri dimaksud
antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam
pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Oleh
karena itu pengenaan PPh termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran,
pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan
PP.
Pada masa ini pemerintah banyak menerbitkan PP yang mengatur pemajakan final, meskipun
objek pajak yang dimaksud tidak disebutkan dalam klausul PPh 4 ayat (2). Dengan kata lain,
objek tersebut dikategorikan sebagai penghasilan tertentu lainnya. Untuk aturan bunga
deposito dan tabungan-tabungan lainnya diperbarui dengan terbitnya PP No. 51 Tahun 1991
tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank
Indonesia. Kemudian terbit PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek yang diubah dengan PP No. 14 Tahun 1997.
Untuk pengalihan tanah dan/atau bangunan, pemerintah menerbitkan PP yang terus berubah,
yaitu PP No. 3 Tahun 1994, PP No. 48 Tahun 1994, PP No. 27 Tahun 1996, dan PP No. 79 Tahun
1999.

Berdasarkan PP yang terbit pada masa ini, dapat diketahui pula penghasilan lain yang masuk
klasifikasi penghasilan tertentu lainnya yang dikenai PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2),
yaitu:

(i) hadiah undian (PP No. 42 Tahun 1994);
(ii) bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek (PP No. 46 Tahun
1996);
(iii) persewaan tanah dan/atau bangunan (PP No. 29 Tahun1996);
(iv) usaha jasa konstruksi (PP No. 73 Tahun 1996); dan
(v) penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau
penyertaan modal (PP No. 4 Tahun 1995).
Kedua, munculnya pemotongan PPh Pasal 23 yang bersifat final atas bunga simpanan yang
dibayarkan koperasi dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Pemajakan ini berlaku untuk wajib
pajak orang pribadi ataupun badan dan berlangsung hingga perubahan UU PPh terakhir, yaitu
UU No. 36/2008. Dalam UU PPh terbaru, pemajakan PPh Pasal 23 ini dihapus dan digantikan
dengan dua skema, yaitu (i) menjadi objek PPh final Pasal 4 ayat (2) untuk orang pribadi dan
(ii) menjadi objek PPh Pasal 23 untuk badan yang bersifat tidak final.

Ketiga, UU No. 10/1994 juga mengubah ketentuan dalam Pasal 15 terkait dengan penerapan
norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu

18