Page 19 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
yang tetap menerapkan PPh final sebesar 15% atas penghasilan berupa bunga deposito
berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

Selain itu, dalam UU No. 7/1983 pada dasarnya sudah mengatur mengenai norma
penghitungan khusus yang tercantum dalam Pasal 15. Pasal tersebut hanya menyatakan
bahwa menteri keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan norma
penghitungan khusus guna menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak
dapat dihitung berdasarkan Pasal 16 (mekanisme umum). Kendati demikian, tidak ada
definisi wajib pajak tertentu yang dimaksud dalam Pasal 15. Selain itu, pada masa ini, tidak
ada ketentuan menteri keuangan yang mengatur lebih lanjut.

Hal yang sama juga terjadi pada ketentuan Pasal 22. UU No. 7/1983 memberikan wewenang
kepada menteri keuangan untuk menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak
dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lain yang memperoleh pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja negara. Dengan
kata lain, pada masa ini belum ada PPh Pasal 22 yang bersifat final.

C.2.2 Rezim Perubahan Pertama UU PPh
Dalam UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama UU PPh (UU No. 7/1991), tidak
banyak terjadi perubahan terkait kebijakan PPh final di Indonesia. Artinya ketentuan PPh final
yang berlaku pada masa UU No. 7/1983, tetap berlaku. Untuk ketentuan Pasal 4 ayat (2),
meskipun tidak ada perubahan isi pasal, pemerintah menerbitkan aturan pelaksana Pasal 4
ayat (2) terbaru melalui PP No. 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito
Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan. Terdapat perubahan
yang cukup signifikan yaitu adanya pembedaan tarif antara penghasilan berupa bunga yang
berasal dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat
Bank Indonesia yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib
pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima wajib pajak orang pribadi, maka tarif yang dikenakan adalah
15% dan bersifat final. Sedangkan apabila penghasilan diterima wajib pajak badan, maka tarif
yang dikenakan adalah tarif dalam Pasal 17 dan bersifat tidak final. Terakhir, apabila
penghasilan diterima wajib pajak luar negeri, tarif yang dikenakan adalah 20% atau tarif
dalam P3B dan bersifat final.

C.2.3 Rezim Perubahan Kedua UU PPh

Tiga tahun kemudian, UU PPh kembali direvisi dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1994
tentang Perubahan Kedua UU PPh (UU No. 10/1994). Masa ini dapat dikatakan sebagai titik
perubahan yang cukup signifikan terhadap kebijakan PPh final di Indonesia. Terdapat
beberapa perubahan penting yang terjadi, antara lain pertama, berubahnya isi Pasal 4 ayat (2)
yang menambah jenis penghasilan yang dikenakan pajak final sehingga menjadi sebagai
berikut:

“Atas penghasilan berupa (1) bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, (2)
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, (3)
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta (4)
penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.”

(dengan penambahan penekanan)

17