Page 16 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

mendatang. Oleh karena itu, secara tidak langsung, konsep ring fencing berkaitan pula
84
dengan prinsip simetri (symmetry principle) dalam sistem pajak.
85
PPh final sendiri dapat dinyatakan sebagai salah satu perwujudan dari ring fencing. Dalam hal
suatu penghasilan tertentu diperlakukan secara khusus, maka atas perhitungan beban pajak
atas penghasilan tersebut tidak boleh dicampur/digabungkan dengan perhitungan pajak atas
penghasilan lainnya. Walau demikian, perlu ditegaskan bahwa penerapan ring fencing tidak
harus selalu diikuti dengan pengenaan pajak yang bersifat final.

C. Hukum Positif di Indonesia

Bagian ini akan membahas PPh final dari hukum positif di Indonesia, terutama dari UU PPh
beserta turunannya.

C.1 Definisi dalam UU PPh
Dalam UU PPh yang berlaku saat ini tidak ditemukan definisi secara gamblang mengenai PPh
final. Frasa ‘PPh final’ tidak ditemukan, tetapi frasa ‘bersifat final’ justru disebutkan pada
beberapa pasal, yaitu:
86
(i) Pasal 4 ayat (2), pada saat menjelaskan jenis penghasilan yang dapat dikenai pajak
bersifat final;

(ii) Pasal 17 ayat (2) huruf c, pada saat menjelaskan tarif yang dikenakan atas penghasilan
dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar 10% dan
bersifat final;
(iii) Pasal 17 ayat 7, yang menjelaskan bahwa pemerintah berwenang untuk menentukan
tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
(iv) Pasal 26 ayat (5), pada saat menjelaskan bahwa pemotongan pajak yang dikenakan atas
penghasilan tertentu yang diterima SPLN bersifat final;

(v) Penjelasan Pasal 2 ayat 2, yang mengatur bahwa subjek pajak luar negeri (SPLN) tidak
wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan
pajak yang bersifat final;
(vi) Penjelasan Pasal 4 ayat (1), yang menjelaskan bahwa jika suatu jenis penghasilan
dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final, penghasilan tersebut tidak boleh
digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum;
(vii) Penjelasan Pasal 8 ayat (1), yang menjelaskan bahwa penghasilan istri dari satu
pemberi kerja dan telah dipotong oleh pemberi kerja bersifat final dan tidak
digabungkan dengan penghasilan suami. Lebih lanjut, dijabarkan pula bahwa
penghasilan yang tidak bersifat final artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang
terutang. Dengan demikian, maka sebaliknya pajak yang bersifat final tidak boleh
dikreditkan;
(viii) Penjelasan Pasal 22 ayat (1), bahwa pemungutan pajak berdasarkan Pasal 22 bertujuan
untuk meningkatkan partisipasi pembayaran pajak, kesederhaanaan, kemudahan, dan

84 OECD, “Taxation of SEMS’s Key Issues and Policy Considerations,” OECD Tax Policy Studies No. 18, 2009:
90.
85 Lihat Vito Tanzi dan Howell Zee, “Tax Policy for Developing Countries,” Economic Issues No. 27 (2001).
86 Berdasarkan konsolidasi UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU No. 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 (UU PPh).

14