Page 17 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan tujuan tersebut,
pemungutan pajak berdasarkan Pasal 22 dapat bersifat final; dan
(ix) Penjelasan Pasal 26 ayat (5), yang menjelaskan bahwa dalam hal SPLN berubah status
menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) atau bentuk usaha tetap, maka pemotongan
pajaknya tidak bersifat final. Dengan demikian, potongan pajak tersebut dapat
dikreditkan dalam SPT tahunan.

Apabila disimpulkan dari berbagai pasal dan penjelasan di atas, maka terminologi yang lebih
resmi seharusnya merujuk pada ‘PPh yang bersifat final’. Dari poin sebelumnya, penyebutan
‘bersifat final’ juga kerap diletakkan baik dalam konteks jenis pajak maupun jenis tarif. Lebih
lanjut, ‘bersifat final’ dapat diartikan sebagai suatu pemisahan jenis penghasilan dengan
penghasilan yang dikenai tarif umum serta tidak boleh dikreditkan. Penggunaan frasa
‘bersifat final’ juga kerap disandingkan dengan kata ‘dapat’. Hal ini ditemukan pada Pasal 4
ayat (2), Pasal 17 ayat (7), serta Penjelasan Pasal 22 ayat (1). Artinya, pengenaan pajak yang
bersifat final bukanlah suatu keharusan (opsional).
Selain itu, PPh yang bersifat final juga memiliki hubungan yang kurang signifikan dengan
penyampaian SPT tahunan. Dalam konteks penerima penghasilan ialah SPLN maka SPLN
tersebut tidak perlu menyampaikan SPT tahunan karena atas penghasilan tersebut telah
dipotong PPh yang bersifat final. Sebagai informasi, dalam SPT tahunan disebutkan mengenai
pajak final dan/atau bersifat final. Bagi subjek pajak orang pribadi, pajak final dimaknai
sebagai jenis penghasilan yang tidak masuk dalam perhitungan penghasilan kena pajak atau
SPT Induk. Penghasilan tersebut masuk ke Lampiran III SPT Tahunan Orang Pribadi Bagian
A. Sedangkan bagi subjek pajak badan, pajak final dimaknai sebagai semua jenis penghasilan
87
yang tidak masuk ke perhitungan penghasilan kena pajak atau SPT Induk. Penghasilan
tersebut masuk ke Lampiran IV SPT Badan Bagian A.
88
C.2 Perjalanan PPh Final di Indonesia
Rezim PPh final sudah diperkenalkan di Indonesia sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (UU No. 7/1983). Pada awalnya, penerapan PPh final masih
terbatas dari sisi subjek dan objek pajaknya. Selain itu, dalam UU No. 7/1983, arti final itu
89
sendiri masih dimaknai secara sempit. Dalam hal ini, apabila suatu penghasilan dikenakan
PPh secara final, berarti atas wajib pajak tersebut tidak lagi diwajibkan menyampaikan SPT
tahunan.
90
Seiring dengan upaya menyelaraskan kebijakan pajak dengan perkembangan ekonomi dan
bisnis, UU PPh pun telah mengalami empat kali perubahan. Hingga amandemen terakhir, yaitu
melalui UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU PPh (UU No. 36/2008),
penerapan PPh final di Indonesia mengalami perluasan. Hal itu ditandai dengan diperluasnya
cakupan objek pajak yang dikenai PPh secara final, terutama atas objek PPh final yang
tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).

Untuk memahaminya lebih jauh, pada bagian ini diulas mengenai perubahan ketentuan PPh
final sejak berlakunya UU No. 7/1983 hingga UU No. 36/2008.

87 Lihat Lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Dirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya (PER-
34/2020).
88 Lihat Lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-34/2010.
89 Dalam ketentuan UU No. 7/1983, penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan yang telah dipotong PPh
Pasal 21 dianggap final. Selain itu, PPh final diterapkan untuk subjek pajak luar negeri yang menerima
penghasilan tertentu, seperti bunga, dividen, sewa, dan royalti.
90 Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (1), Pasal 21 ayat 7, dan Pasal 26 UU No. 7/1983.

15