Page 21 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3). Pasal ini
mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada menteri keuangan.
Menteri keuangan lalu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 632/KMK.04/1994
tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang
Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran atau Penerbangan dalam Jalur Internasional (KMK
632/1994), yang menetapkan PPh final sebesar 2,64% atas peredaran bruto berupa imbalan
yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan dari pengangkutan
orang dan/atau barang yang dimuat dari atau menuju satu atau lebih pelabuhan di Indonesia
ke luar negeri atau sebaliknya bagi wajib pajak luar negeri.
KMK 632/1994 kemudian dicabut dan diganti oleh KMK No. 181/KMK.04/1995 tentang
Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang
Usaha Pelayaran atau Penerbangan (KMK 181/1995). KMK 181/1995 mengatur bahwa baik
wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri sama-sama dikenakan pajak atas
imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan dari
pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari atau menuju satu atau lebih
pelabuhan di Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya. Perbedaannya, untuk wajib pajak luar
negeri dikenakan tarif 2,64% dan bersifat final, sementara untuk wajib pajak dalam negeri
dikenakan tarif 1,8% dan bersifat tidak final.
Lalu kemudian, KMK 181/1995 dicabut dan diganti dengan tiga peraturan sekaligus, yaitu
KMK No. 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi
Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (KMK 416/1996), KMK No.
417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak
Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (KMK 417/1996), dan KMK No.
475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak
Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (KMK 475/1996).
KMK 416/1996 menetapkan PPh final sebesar 1,2% atas peredaran bruto berupa penghasilan
dari pengangkutan orang dan/atau barang yang diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran
dalam negeri. KMK 417/1996 menetapkan PPh final sebesar 2,64% atas peredaran bruto
berupa penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu
pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan
di luar negeri yang diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar
negeri. Terakhir, KMK 475/1996 menetapkan PPh non final sebesar 1,84% atas peredaran
bruto berupa penghasilan dari perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang
yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di
Indonesia ke pelabuhan di luar negeri yang diperoleh wajib Ppjak perusahaan penerbangan
dalam negeri.
Keempat, ketentuan Pasal 26 juga diubah. Terdapat perluasan PPh Pasal 26, di antaranya
dengan penambahan jenis objek penghasilan baru, yaitu hadiah dan penghargaan, pensiun
dan pembayaran berkala lainnya, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di
Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri (KMK
No. 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan
Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di
Luar Negeri). Kemudian, pada masa ini diterbitkan aturan pelaksana terkait dengan branch
profit tax (KMK No. 602/KMK.04/1994 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena
Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap yang Ditanamkan Kembali
Indonesia).

19