Page 18 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

C.2.1 Rezim UU No. 7 Tahun 1983

Istilah pajak final berdasarkan UU No. 7/1983, sejatinya hanya ditujukan kepada penghasilan
yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai (Pasal 21) dan penghasilan yang
dibayarkan kepada SPLN (Pasal 26). Untuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja
kepada pegawai, dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (7), serta
Penjelasan Pasal 21 ayat (7).
Dalam ketentuan Pasal 21 dinyatakan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai penghasilan
lain kecuali penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, maka pajak yang telah dipotong atas
penghasilan tersebut merupakan pelunasan pajak terutang untuk tahun yang bersangkutan.
Dengan kata lain, PPh yang telah dipotong dinyatakan final dan atas karyawan atau orang
tersebut, tidak lagi diwajibkan menyampaikan SPT tahunan.

Untuk Pasal 26, pasal ini mengatur tentang pemotongan pajak bagi SPLN, yang memuat hal-
hal sebagai berikut: (i) dasar pemotongan pajak berupa jumlah bruto dari pembayaran-
pembayaran, (ii) tarif pajak sebesar 20%; dan (iii) sifat pemotongannya, yaitu PPh yang
dipotong tersebut bersifat final. Adapun objek pajak dalam Pasal 26 terbatas pada
penghasilan pasif, yaitu bunga, dividen, royalti, sewa, dan sebagainya. Dalam Pasal 26 ini,
sebetulnya sudah diatur mengenai PPh final sebesar 20% atas keuntungan sesudah dikurangi
pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia (branch profit tax), namun belum ada aturan
menteri keuangan yang mengatur lebih lanjut.

Istilah pajak final juga termuat dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) yang mengatur tentang tata
cara penggabungan penghasilan atau kerugian istri ke dalam penghasilan atau kerugian
suaminya. Penghasilan isteri dianggap telah dipotong pajak final apabila penghasilan tersebut
telah dipotong PPh Pasal 21 dan tidak ada hubungannya dengan usaha suami. Kendati
91
demikian, penghitungan pajak terutangnya tetap mengacu pada tarif pajak progresif yang
diatur dalam Pasal 17 atau mekanisme umum.

Adapun Pasal 4 ayat (2) sebagai landasan pemerintah untuk mengenakan pajak final awalnya
hanya ditujukan untuk bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya, yang berbunyi
sebagai berikut:

“Pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”
(dengan penambahan penekanan)

Pendelegasian tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun
1983 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan Lainnya. Dalam
aturan tersebut hanya dinyatakan bahwa pelaksanaan pengenaan PPh atas bunga deposito
berjangka dan tabungan-tabungan lainnya milik penduduk Indonesia ditangguhkan sampai
saat yang ditentukan kemudian oleh Pemerintah.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP No. 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas Bunga
Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan yang mengatur bahwa atas
penghasilan berupa bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan milik
perorangan dan badan dikenakan PPh sebesar 15% dan bersifat final.
Setahun kemudian, pemerintah kembali menerbitkan aturan tentang pajak final atas bunga
deposito berjangka dan tabungan dalam PP No. 21 Tahun 1989 s.t.d.d. PP No. 54 Tahun 1990

91 Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada ilustrasi contoh dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7/
1983.

16