Page 23 - Working Paper (Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia)

c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura;
d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah
dan/atau bangunan; dan
e) penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”
(dengan penambahan penekanan)

Berdasarkan bunyi pasal di atas, sebagian jenis objek PPh final di atas sudah dikenakan objek
PPh final berdasarkan ketentuan UU sebelumnya melalui PP tersendiri. Penghasilan-
penghasilan tersebut sebelumnya masuk klasifikasi ‘penghasilan tertentu lainnya’. Dalam
perubahan ini jenis objek penghasilan tersebut dinyatakan secara jelas dalam klausul Pasal 4
(2).

Dari rumusan pasal ini juga dapat disimpulkan bahwa objek PPh final yang diatur dalam Pasal
4 ayat (2) tidak hanya mencakup penghasilan yang berasal dari modal (capital income) seperti
bunga, tetapi juga penghasilan dari kegiatan usaha (business income) seperti usaha jasa
konstruksi, serta penghasilan lainnya (other income) seperti hadiah undian.
Kedua, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang
sebelumnya merupakan objek PPh Pasal 23 (final), diubah menjadi objek PPh final Pasal 4
ayat (2). Ketiga, untuk PPh Pasal 26, terdapat perluasan objek pajak dengan menambah jenis
penghasilan yang dapat dikenai PPh final, yaitu keuntungan karena pembebasan utang dan
penjualan atau pengalihan saham di Indonesia (PMK No. 258/PMK.03/2008). Terdapat pula
perubahan frasa hanya ‘premi swap’ menjadi ‘premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya’
yang menjadi objek PPh Pasal 26.

Keempat, dalam amandemen UU PPh terakhir ini, terdapat pasal baru yaitu Pasal 17 ayat (2c)
yang mengatur pemajakan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang
pribadi. Atas dividen tersebut, dikenakan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto dividen dan
bersifat final. Kendati demikian, dalam mekanisme pelaporannya, penghasilan dividen ini
dilaporkan dalam SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2). Hal ini juga diatur dalam PP No. 19
Tahun 2009.

Kelima, pemerintah menerbitkan PP yang mengatur secara khusus pemajakan final atas
pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yaitu PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46/2013) yang kemudian diganti dengan PP No.
23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23/2018). Pengenaan
PPh final ini diklasifikasikan sebagai jenis PPh Pasal 4 ayat (2). Sesuai PP No. 23/2018, wajib
pajak yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar dapat memilih untuk dikenai PPh
final sebesar 0,5% dari peredaran kotor usahanya. Sebelumnya, tarif yang berlaku adalah 1%
(PP No. 46/2013).

Adapun ketentuan-ketetentuan PPh final lainnya tidak mengalami perubahan dari ketentuan
sebelumnya. Namun demikian, peraturan pelaksana dari PPh final dimaksud terus diperbarui
sebelum dan sepanjang UU ini berlaku.

21