Page 42 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)

Memperbaiki SDM dengan Kebijakan Fiskal

bahwa BPJS Kesehatan selalu
Antara Cukai dan Kesehatan defisit , hingga berbagai ‘modifikasi’
CUKAI dan kesehatan memang dua Bila memang demikian, mengapa dilakukan demi mengirit seperti
hal yang saling terkait. Maklum, cukai tidak mengenakan cukai atas mengeluarkan obat dari daftar yang
identik dengan pajak dosa (sin tax). minuman berpemanis atau gula? ditanggung, hingga menaikkan
Dana cukai diperoleh dari pungutan premi, menunjukkan belum ada
barang-barang yang cenderung Pada 2016 misalnya, di Kerala, India
berbahaya (harmful) bagi kesehatan menjadi wilayah pertama yang perubahan paradigma terkait
maupun lingkungan. menerapkan cukai lemak pada dengan anggaran kesehatan.
makanan cepat saji. Hal ini dilakukan
Saat ini ada tiga produk yang terkena setelah penyakit obesitas kian Super Deductible Tax
cukai di Indonesia, yaitu produk hasil menjangkiti warga Kerala. Begitu
tembakau, minuman mengandung pula cukai minuman berpemanis dan ADA aturan lain yang juga perlu
etil alkhohol, dan etil alkhohol. Dari bersoda di Malaysia yang diterapkan disebutkan untuk peningkatan
tiga barang itu, produk hasil tembakau mulai 1 April 2019.
yang sangat dominan kontribusinya, SDM adalah Peraturan Pemerintah
karena menyumbang sampai 95% dari Memang, rencana cukai untuk (PP) Nomor 45 Tahun 2019
total penerimaan cukai. minuman berpemanis ini sudah tentang Penghitungan Penghasilan
diinisiasi Ditjen Bea dan Cukai sejak
Pada 2018 lalu misalnya, total beberapa tahun lalu, berbarengan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
penerimaan cukai atas tiga produk dengan cukai untuk kantong plastik. Penghasilan. PP ini merupakan
berbahaya itu mencapai Rp159,6 Namun, sejauh ini yang sudah dasar hukum ‘superdeductible tax’.
triliun. Dengan dana sebesar diterapkan di APBN 2020 baru cukai
itu, banyak negara kemudian kantong plastik. Tarifnya Rp30.000 per Dengan PP itu, akan ada
menggunakannya untuk membiayai kg atau Rp200 per lembar. pengurangan pajak di atas 100%
sektor kesehatan. Hal itu bahkan
dianggap wajar, karena dinilai sebagai Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi bahkan bisa 300%. Hanya,
‘penebusan dosa’. mengatakan pihaknya sudah pengurang pajak ini cuma berlaku
melakukan excercise terhadap bagi usaha yang berorientasi
Apa yang terjadi di Indonesia adalah minuman berpemanis dan minuman
modifikasi dari kewajaran tersebut. soda untuk dikenakan cukai. Dua riset, inovasi, dan vokasi. PP ini
Pada 2018 Presiden Joko Widodo objek tersebut sudah lama dikaji bisa dibilang merupakan insentif
menandatangani Peraturan Presiden sebagai objek baru penerimaan pemerintah bagi sektor usaha
(Perpres) Nomor 82 Tahun 2018. negara. yang menaruh perhatian pada
Perpres tersebut menjadi dasar
hukum penggunaan dana pajak rokok Pasalnya selama ini minuman pengembangan SDM.
untuk membiayai program BPJS bersoda dan berpemanis dianggap
Kesehatan. memberikan dampak buruk bagi Dalam PP ini diatur misalnya usaha
kesehatan masyarakat. Namun, kapan yang menyelenggarakan magang
Dengan Perpres itu, pemerintah cukai untuk kedua objek baru itu (vokasi) dan mengembangkan
mengucurkan dana pajak rokok diterapkan, masih harus menunggu
Rp5,73 triliun untuk menambal defisit kesepakatan bersama pemerintah kompetensi tertentu para pemagang,
BPJS. Namun, Perpres itu bukannya dan DPR. bisa mengajukan pengurangan
tanpa kritik. Pasalnya, pemerintah penghasilan bruto sampai 200%.
hanya menetapkan minimum 50% “Saya kira nanti akan diputuskan mana Sedangkan usaha yang berorientasi
dana pajak rokok untuk program yang akan dijalankan lebih awal. Kami
kesehatan, yang detil alokasinya tidak ingin terjebak anggapan ini bisa pada riset dapat diberikan
ditentukan Menteri Kesehatan. meningkatkan revenue, tapi ini bisa pengurangan bruto sampai 300%.
juga sebagai kontrol konsumsi dan
Sementara di negara seperti Inggris, peredaran, kalau revenue tidak terlalu PP ini diterbitkan pada Juli 2019
sampai 100% dana cukai dialokasikan besar tapi kontrolnya kuat maka itu lalu, dan menurut Menkeu, memang
untuk kesehatan. Dari sini terlihat kita bisa terapkan,” katanya.
pemerintah masih memandang cukai ditujukan untuk membangun SDM
sebagai unsur ‘penerimaan negara’, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang yang memiliki kompetensi tinggi.
dan belum rela melepaskan cukai Perekonomian Susiwijono Moegiarso “Insentif pajak ini diharapkan bisa
untuk sepenuhnya mendanai sektor mengatakan masih ada 15 barang meningkatkan kualitas SDM dan
kesehatan. baru lagi yang berpotensi dikenakan
cukai. “Mulai dari minuman pemanis, bisa kompetitif di pasar global,”
Berhadapan dengan paradigma minuman soda, sampai MSG, BBM, kata Menkeu, Juli 2019.
penerimaan yang masih kuat seperti dan sebagainya. Dari list itu, sudah
itu, solusi yang bisa ditempuh dibuat kajian,” katanya. Memang, masih perlu ditunggu
seharusnya adalah ekstensifikasi apakah berbagai strategi fiskal 2020
cukai. Artinya, pengenaan cukai tidak Ekstensifikasi cukai perlu menjadi
terbatas pada tiga barang itu, tapi juga perhatian pemerintah bila paradigma untuk pengembangan SDM ini bisa
pada berbagai produk harmful lainnya. ‘penerimaan’ masih sulit dilepaskan berjalan efektif atau malah tidak.
dari cukai. Kebijakan menaikkan iuran Namun, yang harus diakui, visi
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) BPJS pada 2020 dengan alasan defisit
misalnya menyebutkan bahwa justru solusi yang tidak sustainable. peningkatan SDM untuk memacu
penyakit diabetes merupakan Masih banyak potensi cukai yang pertumbuhan ekonomi adalah visi
pembunuh nomor tiga di Indonesia. belum digarap. yang tepat.

42 INSIDETAX