Page 52 - InsideTax Edisi 41st (Outlook & Tantangan Sektor Pajak 2020 - Antara Relaksasi dan Mobilisasi)

Menggenjot Penerimaan dengan Teknologi

dari sisi integritas, kelengkapan, Selain itu, peningkatan kepatuhan Berbagai upaya itu apakah akan
dan kualitas data tersebut. Kedua, bisa terjadi saat ada layanan menjamin penerimaan pajak?
memperkuat keamanan siber. pemerintah daerah. Kalau belum
Soal ini kita ada joint domain. lapor SPT kan enggak dikasih Kalau penerimaan itu ada 3
Ketiga, talent management. Kita layanan. Kalau dari sisi IT, saya faktornya. Pertama, kondisi
harus punya orang-orang yang garansi apa yang disampaikan ini, ekonomi global, termasuk harga
memiliki keahlian yang bebeda dari tanpa ada benturan kepentingan, komoditas. Apalagi, pajak kita
sebelumnya. bisa meningkatkan kepatuhan. ini sekitar 75%-80% tergantung
Intinya ini tergantung pada kualitas dari kondisi ekonomi. Kedua,
Terkait dengan joint domain, apa data dan kebijakan yang dijalankan. kebijakan kita. Kebijakan seperti
maksudnya? Jangan ada pengecualian. tax expenditure, termasuk pajak
final 0,5% untuk usaha kecil dan
Jadi, seluruh komputer seluruh Itu yang kita bangun di IT. menengah (UKM) itu memengaruhi
Indonesia itu sudah terhubung Bagaimana kita menyediakan data penerimaan. Omnibus law,
dalam satu domain. Kalau ada kepada wajib pajak atas semua terutama terkait dengan penurunan
satu yang aneh atau tidak sesuai pendapatan, pengeluaran, dan aset tarif pajak korporasi, jelas
dengan perilakunya yang masuk dia. Ini yang secara otomatis kita berdampak pada penerimaan.
kita bisa kontrol. Kita bisa tahu ambil dari data pihak ketiga. Mau
aplikasi mana yang dipasang tanpa patuh atau enggak? Pasti patuh. Ketiga, administrasi pajak. Ini
persetujuan dan langsung kita Enggak bisa bohong lagi. Apalagi, yang saya lakukan. Kalau tax
hapus atau block. Saat ini, ada untuk kepentingan pajak, harus administration-nya sudah benar,
45.000 komputer yang tergabung ada nomor telepon karena nanti Insyaallah penerimaan naik asal
dalam satu domain. Ini untuk layanan pajak pakai OTP [one-time yang 2 faktor tadi ceteris paribus.
keamanan. password], sama persis dengan Kalau administrasi pajaknya bagus,
bank. Namun, tantangannya itu tapi 2 faktor lainnya kacau, justru
Untuk jangka pendek, apa yang harus satu data dulu. Harus ada penerimaan akan turun. Jadi
akan menjadi fokus DJP? kalau pajak masuk, tidak hanya
common ID. Makanya, salah
Dalam jangka pendek, yang e-filing satunya saya pakai kartu Kartin1. administrasi pajak tetapi juga
itu akan saya perkuat. Jadi, yang Saya mewujudkan Kartin1 dulu kebijakan dan kondisi ekonomi.
sering digunakan masyarakat biar seragam, sehingga dilihat dari Perbaikan teknologi administrasi
sudut manapun sama.
dan kubernetes. Insyaallah, yang “ Kita mau Pasti. Lihat saja, peringkat Paying
akan menjadi fokus kita dari sisi
pajak akan menambah daya saing?
pelayanan. Untuk e-filing, saya
sedang membangun konsep
Taxes Indonesia dalam Ease of
e-filing dengan microservices
dirilis Bank Dunia bagus. Artinya,
kemarin bagus tetap dipasang, tapi perbanyak peran Doing Business (EoDB) 2020 yang
nanti ada pilihan lain. ASP dalam layanan program-program yang dijalankan
Kemudian, kita akan perkuat DJP mulai dari sudah on the right track. Kita
cukup progresif, terlepas masih ada
e-form. Jadi, wajib pajak bisa downtime terkadang yang bukan
mengisi secara offline dulu, setelah daftar, hitung, karena kesalahan kita sepenuhnya.
itu baru upload. Lalu, teknologi
CSV akan saya ganti dengan XML. bayar, lapor.” Apakah standar teknologi DJP
Kita arahnya enggak ke kertas lagi. sudah mengakomodasi kondisi
Ada 130 layanan yang nanti akan mulai banyaknya data yang
dimasukkan dalam DJP Online. Bagaimana kabar Kartin1? diterima, termasuk AEoI?

Apakah seluruh penggunaan IT Masih jalan. Kita masih nunggu Sudah. Kita sudah punya big data.
ini akan berdampak positif pada dari Bank Indonesia. Tahun Kita sekarang juga punya data
kepatuhan sukarela? depan kita bangun mobile-nya, cleansing tools yang sesuai dengan
jadi enggak pakai kartu fisik tren ke depan. Kita sudah punya
Harusnya iya. Kepatuhan sukarela lagi. Saya masih jalankan itu juga open API sehingga standarnya
itu tidak ada yang tanpa usaha. walaupun berliku. Banyak orang sudah sama. Untuk AEoI, kita
Dengan data yang bagus, kita yang enggak percaya kok DJP pakai CRS [Common Reporting
akan bikin otomatisasi. Data mengurus identitas, itu urusan Standard]. Sekarang kami juga
banyak masuk ke kita, termasuk yang lain. Nyatanya, yang lain sedang buat standar untuk laporan
data AEoI [automatic exchange enggak mengurus, sedangkan keuangan bisnis berbasis XBRL
of information], data belanja, kita berkepentingan. Insyaallah [Extensible Bisnis Reporting
dan lainnya. DIP akan melakukan jalan, tapi bayangan saya Language]. Selain itu, kita juga
pembersihan data dulu sebelum implementasinya 3-4 tahun dari tidak hanya menerima, tapi juga
masuk otomatisasi. Otomatisasi 2017, sekarang mungkin jadi 6-8 masuk ke transaksi, seperti e-faktur
ini salah satunya terjadi saat wajib tahun. Tidak masalah, yang penting dan e-bupot.
pajak lapor SPT, ada prepopulated. jalannya benar.

52 INSIDETAX